Setiap negara menghadapi tiga masalah pokok dalam ekonomi seperti sudah diuraikan terdahulu. Cara masing-masing negara untuk menghadapi ketiga masalah tersebut berbeda-beda, tergantung pada sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi merupakan cara suatu bangsa (masyarakat dan pemerintah) mengatur kehidupan ekonominya. Dengan perkataan lain, sistem ekonomi merupakan jaringan organisasi dan kebijakan yang ditetapkan suatu pemerintahan negara dalam mengatasi masalah ekonomi.
Berikut akan kita tinjau tiga macam sistem ekonomi, sebagai upaya mengatasi masalah pokok dalam ekonomi.
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar, dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Sistem ini ditandai dengan tingkat produktivitas masyarakat yang masih rendah atau pola pemikiran di dalam mengolah faktor-faktor produksi masih terbatas, termasuk teknologi produksinya masih sederhana, dan diatur menurut kebiasaan turun temurun.
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar, dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Sistem ini ditandai dengan tingkat produktivitas masyarakat yang masih rendah atau pola pemikiran di dalam mengolah faktor-faktor produksi masih terbatas, termasuk teknologi produksinya masih sederhana, dan diatur menurut kebiasaan turun temurun.
2. Sistem Ekonomi Komando
Pada sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena proses ekonomi berjalan secara komando dari pusat, dan semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat, maka sistem ini dinamakan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi terpusat). Keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak diberi kebebasan dan kesempatan berusaha. Sistem ekonomi ini disebut juga sistem ekonomi kolektif.
Pada sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena proses ekonomi berjalan secara komando dari pusat, dan semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat, maka sistem ini dinamakan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi terpusat). Keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak diberi kebebasan dan kesempatan berusaha. Sistem ekonomi ini disebut juga sistem ekonomi kolektif.
3. Sistem Ekonomi Pasar/Liberal
Sistem ini tumbuh bersamaan dengan kapitalisme, sehingga merupakan sistem perekonomian kapitalis bebas berusaha. Sistem pasar (liberal) memberikan kebebasan secara penuh kepada anggota masyarakat (produsen dan konsumen) untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda, baik berupa modal maupun benda-benda konsumsi.Pemerintah tidak campur tangan dan tidak berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.
Sistem ini tumbuh bersamaan dengan kapitalisme, sehingga merupakan sistem perekonomian kapitalis bebas berusaha. Sistem pasar (liberal) memberikan kebebasan secara penuh kepada anggota masyarakat (produsen dan konsumen) untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda, baik berupa modal maupun benda-benda konsumsi.Pemerintah tidak campur tangan dan tidak berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Dalam sistem ekonomi campuran, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui keberadaannya. Di samping sektor swasta terdapat pula semacam badan perencanaan negara (untuk di negara kita disebut Bappenas) yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi, supaya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pemecahan masalah perekonomian mengenai barang apa yang akan diproduksi, dan berapa banyaknya, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, ditangani bersama- sama antara pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal (pasar) dan sistem komando (terpusat). Penerapan masing-masing negara yang memakai sistem ini bervariasi, karena dipengaruhi oleh potensi an kondisi ekonomi masing-masing negara, termasuk aspirasi dari masyarakat.
Dalam sistem ekonomi campuran, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui keberadaannya. Di samping sektor swasta terdapat pula semacam badan perencanaan negara (untuk di negara kita disebut Bappenas) yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi, supaya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pemecahan masalah perekonomian mengenai barang apa yang akan diproduksi, dan berapa banyaknya, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, ditangani bersama- sama antara pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal (pasar) dan sistem komando (terpusat). Penerapan masing-masing negara yang memakai sistem ini bervariasi, karena dipengaruhi oleh potensi an kondisi ekonomi masing-masing negara, termasuk aspirasi dari masyarakat.
5. Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam kegiatan yang dilakukan. Landasan idiil demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi.
Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam kegiatan yang dilakukan. Landasan idiil demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi.